Netralitas Polisi dalam Pilkada

AWAL tahun depan (2013) Kota Cirebon akan menyelenggarakan sebuah hajat besar, pemilihan Walikota. Memang masih cukup lama hingga gelaran itu dilaksanakan, akan tetapi gemanya sudah dirasakan semenjak sekarang. Spanduk-spanduk, baligho, iklan media cetak. Online maupun elektronik menjadi media yang sudah sejak dini meramaikan hajat tahunan ini. Jargon dan janji para bakal calon pun diumbar dengan sangat merajalela.

Dari tahun ke tahun, apalagi pasca reformasi, pemilukada baik pemilihan wakil rakyat maupun pemilihan pimpinan daerah (walikota) selalu menjadi magnet tersendiri. Berbagai kepentingan untuk mmeperebutkan jabatan pimpinan sebuah kota selalu saja terjadi. Cita-cita memajukan dan mengembalikan kejayaan Kota Cirebon juga menjadi motif tersendiri bagi orang yang mencalonkan diri.

Cita dan keinginan inilah yang kerap kali menimbulkan kefanatikan dan tidak bisa menerima kekalahan. Untuk menjadi calon walikota saja perlu ratusan bahkan miliyaran rupiah. Sehingga rawan perselisihan. Belum lagi money politik dan bentuk kecurangan-kecurangan yang bisa memicu ketegangan dan kekerasan.

Pilkada yang harusnya menjadi momen di mana seorang warga negara menyalurkan amanat dan kedaulatannya kepada pimpinan daerah, selalu teraniya, terusik dan terganggu hak-nya. Konflik dan kekacauan inilah yang perlu dilihat dan diperhatikan secara jeli oleh aparat keamanan negara, dalam hal ini Kepolisian.

Netralitas Polisi dalam Pilkada

Selain masalah keamanan dan kelancaran pelaksanaan pilkada, netralitas kepolisian pun menjadi hal sangat penting untuk disoroti. Jika kita tilik dalam sejarahnya, pada tahun 1965, Polisi pernah diberlakukan dengan hukum militer, bagian dari doktrin ABRI. 

Pada Agustus 1967, keluar SK Presiden RI no. 132/1967, yang menetapkan  ABRI sebagai bagian organisasi dari Dephankam (Departemen Pertahanan dan Keamanan) yang mana kepolisian (AK, Angkatan Kepolisian) menjadi bagian darinya bersama Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). 

Tidak cukup sampai di situ, menyusul pula kemudian Keppres no. 80/1969 tentang integrasi penuh Polisi dalam ABRI baik secara yuridis formil maupun dalam pelaksanaannya.

Pada masa orde baru, Polisi ikut terlibat dalam ranah politik. Bergabung dengan ABRI dalam Fraksi ABRI di DPR, polisi yang harusnya menjadi aparat sipil berubah menjadi alat kepentingan rezim Soeharto. Dwi-fungsi ABRI sebagai aparat militer juga sebagai masyarakat sipil yang ikut terlibat dalam kancah politik inilah yang kemudian oleh masyarakat mendapat banyak kritikan. 

Hingga akhirnya, pada saat reformasi, polisi juga didorong untuk melakukan reformasi. Terbitlah kemudian Inpres pada bulan April 1999 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 1999 tentang bagaimana langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polisi dan ABRI. 

Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya kebijakan lain berupa TAP MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polri dan TNI, dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peran Polri dan TNI. Kebijakan ini mengakhiri status Polri di bawah garis komando ABRI selama Orde Baru.

Dengan pemisahan struktur organisasi ini aparat kepolisian diharapkan tidak lagi tampil dalam performance dan watak yang militeristik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat kepolisian sipil secara profesional.

Dalam pemilihan umum dan daerah, UU No. 10 tahun 2008 pasal 318 dengan tegas mengatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Hal ini dilakukan untuk menjaga profesionalitas Polisi. 

Polisi sebagai aparat sipil memang sebaiknya tidak ikut dalam percaturan politik. Fungsi dan tugas polisi adalah untuk mengamankan. Ikut campurnya polisi dalam politik hanya akan mencederai profesionalitas dan kemandirian lembaga. Sebagaimana pada orde baru, dimana polisi menjadi alat stabilitas politik dengan melakukan masyarakat sekehendak penguasa.

Dalam negara yang demokratik, negara dibentuk dan diselenggarakan oleh permusyawaratan masyarakat, dalam hal ini sipil. Dan polisi diciptakan dalam rangka bersama masyarakat sipil, bukan dengan penguasa, oleh karena itu berdirinya polisi di bawah garis Presiden juga masih perlu dipertimbangkan dengan seksama. 

Sesuai dengan prinsip demokrasi, maka seharusnya polisi mempunyai kenetralan dalam ranah politik, demi menjaga profesionalitas yang berdasar pada norma demokrasi yaitu keterbukaan (openness) dan akuntabilitas (accountability) serta tidak melakukan pelanggaran HAM dalam melaksanakan tugasnya.[AR]