Pemilu dan Makna Partisipasi

ilustrasi: 4shared.com

PEMILU adalah hajatan besar dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menggelar pemilu untuk menentukan pemimpin. Pemimpin dalam sistem demokrasi harus merupakan sosok yang didaulat oleh rakyat. Mengapa demikian? Karena demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat dalam sistem demokrasi adalah raja, pemilik kedaulatan.

Setiap warga negara adalah pemilik kedaulatan dari pemeliharaan kehidupan yang baik. Akan tetapi dalam masyarakat komunal, kedaulatan orang satu dengan yang lainnya rentan dan bisa dipastikan akan mengalami benturan.

Kedaulatan dan kebebasan masing-masing manusia akan terbatasi oleh manusia yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem bersama yang mengatur semua agar terjadi harmoni dalam kehidupan sosial. Sistem demokrasi dipercaya sebagai sistem pemerintahan terbaik yang mengatur masyarakat komunal, karena dalam demokrasi diandaikan kekuasaan tersebar pada setiap individu.

Begitupun, Pemilihan Umum (Pemilu) “masih” dipercaya sebagai sistem peralihan kekuasaan yang paling baik dibandingkan dengan sistem yang lain sepanjang sejarah kehidupan manusia. Lalu dalam sistem demokrasi, untuk memilih pemimpin, harus ada pelimpahan kedaulatan dari tangan rakyat ke beberapa gelintir orang, momen pelimpahan kedaulatan dalam satu negara lazim disebut Pemilu.

Sejauh mana kebenaran semua tesa tentang demokrasi dan pemilu di atas masih harus melihat perjalanan sejarah bangsa ini beberapa puluh bahkan ratus tahun ke depan. Mungkin terlalu dini untuk menilai, tapi paling tidak kita bisa melihat beberapa pengalaman tingginya angka golput dari pelaksanaan Pemilu beberapa kali pasca reformasi.

Ada tren angka golput yang relatif naik di masyarakat. Pada Pemilu 1999, golput hanya menyentuh angka 6,70%. Jumlah yang sangat kecil yang menandakan masyarakat sangat antusias memberikan hak suaranya waktu itu. Jumlah golput naik menjadi 16,93% pada Pemilu 2004 dan terus meroket menjadi 29,01% pada pemilu 2009 yang menggunakan sistem contreng.

Belum kalau melihat angka golput di daerah (di Pemilukada). Angka golput seringkali lebih tinggi dari pemimpin terpilih, meskipun secara adminitratif tidak mempengaruhi keabsahan pemilihan, akan tetapi jika dilihat dari substansi demokrasi, jelas ini memprihatinkan. Data-data tersebut menunjukan ada kegelisahan masyarakat yang nyata dan tidak bisa diabaikan mulai tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan demokrasi.

Menurut United Nation Economic and Social Commision for Asian and The Pasific, partisipasi adalah salah satu dari delapan ciri utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (eight major characteristics of good governance). Karena hanya partisipasi rakyat yang dapat melegitimasi konstitusi dan berjalannya pemerintahan. Rendahnya partisipasi dalam pemilu adalah sinyal buruk bagi suatu negara.

Rendahnya partisipasi dalam pemilu mungkin disebabkan karena ketidakakuratan DPT dan sejumput masalah teknis lainnya. Akan tetapi, selain adanya masalah teknis tersebut, perlu dicermati adanya kemungkinan lain. Bisa jadi mereka yang tidak memilih adalah pemilih cerdas yang sangat mencermati berjalannya pemerintahan atau mereka memang sudah tidak menganggap penting Pemilu, sehingga mereka lebih memilih melakukan pekerjaan lain daripada menggunakan hak suaranya di TPS.

KPU Kota Cirebon dalam salah satu FGD-nya bahkan mendapatkan fakta, kebanyakan masyarakat yang golput lebih disebabkan karena mereka apatis, sudah tidak mempercayai Pemilu akan melahirkan pemimpin yang mampu mengangkat harkat kehidupannya. Masyarakat diketahui malas dengan janji yang kerap dikeluarkan sejumlah calon dari partai pollitik.

Kalau sudah begini, usaha KPU dan berbagai pihak untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan cara sosialisasi mungkin akan berjalan sebagai bentuk gugur kewajiban saja, sebab, sosialisasi sama sekali tidak menyentuh inti permasalahan golput. Bahkan seringkali ada penyesatan seperti distorsi dengan mengatakan bahwa memilih dalam Pemilu adalah bentuk tanggung jawab. Padahal, memilih bagi setiap warga negara adalah hak, bukan kewajiban. Oleh karena itu disebut hak suara, bukan kewajiban suara.

Bila dicermati lagi, penyebab keengganan memilih diantaranya adalah karena sekarang ini semakin banyak pemimpin dan pejabat dari partai politik yang tersandung kasus korupsi, pemimpin yang diharapkan seringkali mengecewakan atau sebenarnya praktik sistem tidak mengakomodasi aspirasi rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya menjadi pintu gerbang bagi aspirasi dan partisipasi rakyat dalam ikut serta membuat kebijakan publik  di hari-hari biasa (pasca pemilu) sama sekali tidak bisa diharapkan.

Pemerintah, baik di pusat dan daerah tidak punya saluran yang bagus untuk mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dari bawah. Selama ini yang ditampung bukan suara rakyat kecil melainkan suara masyarakat kelas menengah ke atas, bahkan hanya masyarakat industri dan konglomerat saja. Merasa tidak mempunyai andil dalam proses penyelenggaraan negara dan tidak bisa sedikit pun mempengaruhi kebijakan publik, membuat rakyat merasa bahwa negara dijalankan oleh makhluk luar angasa (alien), masyarakat mempersepsikan negara di luar dirinya, bukan bagian dari hidupnya.

Jadi, ada persepsi bersama dalam masyarakat “siapapun yang menjadi pemimpin, sama saja”. Bagi pemilih cerdas, kondisi ini berujung pada golput. Tapi bagi pemilih awam kondisi ini berakibat pada politik uang yang akut. Masyarakat memilih pemimpin tanpa mengenal sang calon pemimpin. Mereka memilih lebih karena sang calon memberikan uang paling banyak. Tak heran dari tahun ke tahun, TPS semakin lengang.

Jalan satu-satunya atas masalah rendahnya partisipasi masyarakat ini adalah dengan melihat secara benar makna partisipasi itu sendiri dalam sistem demokrasi. Partisipasi bukan hanya memberikan hak suara dalam suatu pemungutan suara, akan tetapi lebih kepada keterlibatan masyarakat dalam sistem yang memelihara kehidupan bersama. Oleh karena itu, partai politik harusnya merasa terpanggil untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat, agar mereka peduli terhadap sistem yang mengatur hidupnya, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi. Wallahua’lam.