Meneropong Dialektika Fiqh Indonesia

Judul : Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia

Penulis : Marzuki Wahid

ISBN : 979245794-1

Tebal: xlix + 484

Terbit: 2014

Penerbit: ISIF dan Marja 

FIQH atau hukum Islam merupakan pemahaman umat Islam atas teks di dalam Al-Quran ataupun Hadis. Karena dia adalah pemahaman, maka dia selalu tergantung dengan konteks pemahaman yang melingkupinya. Artinya, fiqh menampilkan wajahnya sesuai dengan karakter umat Islam di suatu zaman dan tempat tertentu. Karakter, masa dan ruang yang berbeda dimana umat Islam hidup akan menghasilkan hukum yang berbeda pula.

Fiqh berbeda dengan Al-Quran yang bersifat qadim, lintas batas ruang dan waktu. Kalau hukum di dalam Al-Quran bersifat mutlak maka fiqh bersifat fleksibel dan dinamis. Fiqh di Arab Saudi tentu berbeda dengan yang ada di Yaman. Begitupun dengan fiqh yang ada di Indonesia.

Begitulah kiranya yang ingin ditunjukkan penulis buku ini, KH Marzuki Wahid. Dalam bukunya ini, dia menyorot dengan tajam perjalanan dan liku-liku fiqh Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan, perkawinan, dan pewakafan.

KHI yang disusun dari 38 kitab fiqh dibentuk Tim Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yang seluruhnya, kecuali KH Ibrahim Husein, berasal dari Depag dan MA. SKB antara Kapala MA dan Menteri Agama tentang pelaksanaan proyek tersebut merupakan prakarsa Presiden Soeharto. Andil Soeharto dalam proyek ini pun terlihat menonjol dimana pada 10 Desember 1983, dia mengeluarkan Keppres tentang pelaksanaan proyek tersebut dengan biaya Rp230 juta, semuanya dari kantong pribadi presiden, bukan APBN.

Dengan demikian, KHI adalah sebuah produk hukum yang lahir dari proses politik Orde Baru. Maka, dengan begitu, KHI merupakan cerminan kehendak sosial dari rezim tersebut. Kehadirannya pun sejalan dengan motif-motif sosial, budaya dan politik tertentu dari Orde Baru.

KH Marzuki pun dari berbagai literatur, mencermati bahwa KHI yang dihasilkan dari rezim Orde Baru itu membawa karakter sendiri. KHI cenderung menjadi sarana pembenaran atas institusi-institusi sosial bentukan penguasa seperti KUA dan Pengadilan Agama. Selain itu, KHI tidak bisa lepas dari reduksi hasil dialog agama dan negara, Islam dan Pancasila Orde Baru. KHI yang dirumuskan dengan baku dan kaku, yang dijadikan norma tunggal yang memaksa juga membuatnya menjadi konservatif.

Dari situ, tidak salah kiranya, saat penulis menyebut KHI sebagai fiqh madzhab negara. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa negara melalui aparatusnya menafsir dan memutuskan hukum Islam. Hal itu juga sebagai simbol kenyataan intervensi negara atas otoritas dan watak fiqh.

Pembahasan tidak sampai hanya di situ. KH Marzuki Wahid pun melengkapi dialektika fiqh dalam ruang lingkup politik dan kebijakan hukum  dengan menghadirkan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) sebagai antitesa dari KHI. CLD-KHI, dimana penulis buku merupakan salah seorang anggota tim inti perumusnya, disebutkan sebagai alternatif untuk menciptakan fiqh yang lebih demokratis, pluralis dan adil gender.

Tim CLD-KHI mengatakan, beberapa pasal dalam KHI secara prinsipal berbeda dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (al-musâwah), persaudaraan (al-ukhuwwah) dan keadilan (al-‘adâlah). Sebagian pasal KHI juga disebutnya tidak sesuai lagi dengan undang-undang yang berlaku dan sejumlah konvensi internasional yang telah diratifikasi. Selain itu, KHI juga terkesan hanya duplikasi hukum fikih ulama zaman dulu di Timur Tengah. Konstruksi KHI belum disesuaikan dengan sudut pandang umat Islam Indonesia.

Dari situ, penulis buku ini menegaskan bahwa CLD-KHI menawarkan rumusan syari’at Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter asli kebudayaan Indonesia.

Secara umum, buku yang merupakan hasil penelitian ini menghadirkan bahwa hukum yang diciptakan manusia selalu berbeda dengan hukum Tuhan. Hukum manusia selalu niscaya untuk lapuk.  

Akhinya, buku ini patut dibaca oleh semua praktisi hukum di Indonesia, mahasiswa, akademisi, terutama dalam kajian hukum karena selain memberikan pemahaman tentang perjalanan pelembagaan hukum Islam di Indonesia, buku ini juga menghadirkan sedikit dari sekian banyak wajah fiqh Indonesia.***