Menghalau ‘Hoax’

BERITA bohong (hoax) menjadi masalah yang cukup pelik yang dihadapi masyarakat digital sekarang ini. Pada saat kita mulai merayakan kebebasan informasi yang semakin egaliter dan massif, ternyata terdapat residu yang begitu mengganggu. 

Cita informasi yang mudah, murah dan bermanfaat sirna begitu saja dengan semakin banyaknya berita yang tidak benar. Alih-alih mendapat informasi yang bermanfaat, masyarakat sekarang banyak dijejali berita palsu mengandung fitnah dan provokasi. 

Ada pernyataan yang cukup relevan bahwa anugerah yang besar selalu diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Kemudahan berkomunikasi lewat jejaring sosial harusnya selalu dibarengi dengan kearifan menggunakannya. Kalau tidak, maka bencana informasi siap menerjang segalanya.

Pada 10 Januari 2017, dua desa di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, terlibat konflik gara-gara hoax. Sekira 90 rumah di lokasi tersebut rusak, sementara para korban mengungsi dan mengalami trauma yang tidak ringan. Konflik berawal saat sebuah akun Facebook dari satu desa yang menyebutkan seorang warga desanya tewas dikeroyok warga desa tetangga. Berita yang disebarkan tersebut bohong belaka, sebab orang yang meninggal merupakan korban kecelakaan tunggal.

Peristiwa nahas tersebut menyadarkan kita bahwa internet memberikan pengaruh ke semua lini kehidupan manusia. Tidak hanya di Indramayu, dampak buruk berita bohong juga melanda sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Berita bohong dan ajakan menarik uang secara serentak (rush money) akhir tahun kemarin juga memberikan efek kejut yang luar biasa bagi pemerintah. 

Tak heran jika Presiden Jokowi berkali-kali mengingatkan betapa pentingnya kita mencegah berita bohong tersiar luas. Untuk memastikan tak ada lagi berita bohong, Jerman bahkan mengancam akan mendenda Facebook miliaran rupiah untuk setiap berita bohong yang ditampilkan. Bagi masyarakat dunia, hoax adalah ancaman serius bagi demokrasi karena ia bisa membelokkan informasi yang berdasar nalar kepada informasi yang berdasar emosi belaka.

Seorang calon pemimpin bisa menyiarkan kebencian dan kekerasan rasial, berdasar agama atau identitas tertentu yang berpotensi menyulut emosi satu kelompok demi mendapatkan popularitas. Internet dan media sosial menjadi medium yang pas untuk membakar emosi massa. Dalam kasus terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS, para pengamat meyakini bahwa kampanye yang penuh diskriminasi-lah yang membuatnya menang. 

Dengan bantuan media sosial, Trump membakar emosi voters meskipun janjinya berseberangan dengan konstitusi. Setelah dilantik, kebijakan-kebijakan Trump terus mendapat banyak tentangan dari warganya sendiri. Akibatnya, stabilitas negeri dengan pengalaman demokrasi yang matang itu terganggu.  

Peristiwa ganjil di AS menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain untuk menyikapi serius ancaman berita bohong. Segala upaya dilakukan termasuk dengan memblokir situs atau akun tertentu. Tapi bagi negara demokrasi, termasuk Indonesia, memblokir informasi sama saja dengan mengkerangkeng kebebasan informasi. 

Penyebaran berita bohong tak bisa diselesaikan dengan cara memberangus kebebasan berpendapat. Lalu seperti apa jalan yang perlu dilakukan? Di sinilah pentingnya menguatkan peran pers untuk menumbuhkan kedewasaan masyarakat dalam mencerna informasi.

Rendahnya Literasi

Zaman digital mengubah karakter pembaca menjadi lebih instan. Selain semakin bebas mengemukakan pendapatnya di media sosial, masyarakat jadi semakin sering membaca informasi secara singkat dan memercayainya meski tanpa verifikasi. Informasi dengan minim pencernaan itu disebarkan dengan begitu derasnya. 

Belum lagi, informasi yang berpotensi viral seringkali adalah berita yang mengaduk-aduk emosi dan tak jarang memunculkan sentimen primordial berbasis suku, ras, agama, ataupun pilihan politik tertentu.

Berita palsu mempunyai daya kejut yang mampu menggiring netizen (masyarakat internet) terlibat secara emosional dan lupa mencernanya dengan menggunakan nalar. Kealpaan nalar dalam konsumsi informasi salah satunya disebabkan rendahnya budaya literasi bangsa kita. 

Fenomena maraknya hoax di Indonesia disebut sebagai pertemuan tak imbang antara tingkat pemakaian internet yang tinggi dengan hancur leburnya tingkat literasi. Bangsa ini belum cukup dewasa untuk menerima anugerah luar biasa dari kebebasan yang ditawarkan internet.

Tentang betapa hancurnya tingkat literasi bangsa Indonesia sudah disinggung secara ‘nyinyir’ oleh Mohamad Sobary. Dalam tulisannya pada tahun 2014 lalu, budayawan dan esais ini menyebut bangsa Indonesia sebagai ‘Umat yang Jarang Membaca’. 

Betapa tidak? Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada tahun 2012 pernah mencatat indeks membaca bangsa Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari 1.000 orang hanya satu orang yang membaca. Sungguh indeks yang tidak membanggakan, bahkan Sobary menyebut indeks tersebut bukan terendah, melainkan ‘terkubur di bawah tanah’.

Pada 2014, UNESCO kembali merilis sebuah data yang di dalamnya menyebutkan bahwa anak-anak Indonesia membaca hanya 27 halaman buku dalam satu tahun. Itu berarti hanya 2,25 halaman buku yang dibaca anak Indonesia setiap bulannya atau hanya 0,1 halaman buku setiap harinya. 

Pada 2016, World’s Most Literate Nations, Central Connecticut State University menempatkan literasi Indonesia di posisi ke-60 dari 61 negara. Data yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan lembaga dalam negeri. Pada 2015, Kajian Perpustakaan Nasional di 12 Provinsi dan 28 kabupaten/kota di Indonesia mencatat minat baca masyarakat termasuk dalam kategori rendah (25,1).

Begitu rendahnya literasi berbanding terbalik dengan sangat ‘cerewetnya’ masyarakat Indonesia di media sosial. Twitter Indonesia mencatat sebanyak 1,4 miliar cuitan dihasilkan oleh netizen di Indonesia selama 2016. Angka ini menobatkan Indonesia sebagai Negara Twitter yang paling ‘cerewet’ sedunia. 

Selain itu, Asosiasi Jasa Internet Indonesia (AJII) dan Polling Indonesia mencatat 132,7 juta orang (51,8 persen dari total penduduk) di Indonesia telah menggunakan internet per November 2016. Di mana sekitar 69,9 persennya merupakan pengguna internet dari perangkat ringan seperti telepon pintar.

Meski banyak pendapat yang berbeda tapi data-data di atas cukup untuk menyimpulkan bahwa hoax akan terus berkembang di Indonesia. Jika diibaratkan hoax adalah sebuah pohon, maka internet adalah tanahnya sedangkan literasi yang rendah adalah humusnya. Pohon perusak tersebut akan tumbuh lebat jika pemilik kebun tak mengantisipasinya dengan baik.

Berharap Pada Pers

Di atas telah disebutkan bahwa peran pers harus lebih dikuatkan untuk membendung serangan informasi bohong. Internet memang menghadirkan kemudahan tapi cara kerja komputer tidak pernah kita sangka akan membawa dampak yang cukup serius bagi penyebaran hoax. Algoritma yang dibangun komputer, internet dan media sosial tak bisa mendeteksi niat jahat dan kandungan buruk satu konten berita.  

Kemudahan membuat akun media sosial maupun website membuat setiap orang bisa dengan gampang menciptakan kebohongan demi menangguk untung semata. Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan ada sekitar 700.000 hingga 800.000 situs bermuatan negatif, seperti pornografi, penipuan, berita bohong, dan radikalisme. Kepercayaan masyarakat pada kredibilitas informasi yang disebarkan melalui media sosial pun semakin turun.

Pada situasi seperti inilah, harapan masyarakat terhadap kredibilitas informasi kembali pada pers, terutama media cetak. Profesionalitas pers dengan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum disebarkan ke publik menjadi jaminan kredibilitas informasi. Kredibilitas inilah yang dijaga dengan sangat ketat melalui lembaga sepeti Dewan Pers hingga Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu, peran pers membangun kedewasaan masyarakat dalam mencerna informasi pun perlu dikuatkan. Penguatan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya pers harus mampu hadir tak berjarak dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Media cetak harus mampu menjadi lembaga media plus lembaga sosial yang berinteraksi aktif dengan masyarakat.

Kedua, pers harus bisa beradaptasi dengan zaman yang terus berubah. Lembaga pers tradisional harus bisa merebut hati generasi milenial yang sudah menjiwai internet. Mereka yang berusia 18 hingga 35 tahun harus didekati secara berbeda. Media cetak penting untuk mempunyai dan terus mengembangkan versi online dan koran versi digitalnya. Strategi ini ampuh untuk merebut perhatian anak-anak muda.

Akhirnya, membendung derasnya berita bohong dengan memblokir situs-situs dan akun media sosial tertentu saja tidak akan pernah cukup ampuh. Jauh lebih penting adalah mengedukasi generasi muda bangsa Indonesia untuk melek literasi agar terbiasa mencerna informasi dengan nalar.***

*Dimuat di Fajar Cirebon, Rabu 19 April 2017.

**Ilustrasi: geotimes.co.id